Selesaikan Sengeketa Lingkungan Batauga Diluar Pengadilan, KLKH Hadirkan Ahli, ini Kesepakatannya

JAKARTA - Soal sengketa Lingkungan Hidup Tumpahan minyak kelapa sawit pada daerah Kelurahan Majapahit, Desa Bola dan Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan (Busel) Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai pihak yang dirugikan dengan perusahaan jasa Pelayaran PT Gebari Medan Segara sebagai tergugat, telah dilakukan Pertemuan Fasilitasi penyelesaian diluar pengadilan yang dilaksanakan diruang rapat Ditjen Penegak Hukum LHK, Rabu (22/12/2021).

Pada pertemuan yang dibuka dan dipimpin oleh Osten Sianipar, S.H., M.Si, Kasubdit penyelesaian sengketa Lingkungan hidup diluar pengadilan Bidang Sumber daya alam - KLKH dan di hadiri oleh dua belas orang yang terdiri dari Pihak KLKH Lima (5) orang, yakni (1). Sri Indrawati, SH., M.Si selaku Kasi PSLH diluar pengadilan bidang energi, Migas, dan Pertambangan-KLKH, (2) Anastasia Perangin-angin, S.Sos selaku staf Dit.PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK, (3) Marina  Ery Triatmi, S.H selaku staf Dit. PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK, (4) Yurinda Raha Mustika, S.H selaku staf Dit.PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK, (5) Renaldi Gunawan, S.T selaku staf Dit. PSLH, Ditjen PHLHK dari KLHK.

Baca juga: Milad Satu Dekade, MAPIARA FPIK UHO Bersama Gerseng Sultra Release Seribu Benih Ikan Nila

Sedangkan Ahli yang dihadirkan oleh KLKH berjumlah Lima (5) orang antara lain, (1). Prof.Dr.Ir. Etty Riani selaku Ahli eko toksikologi dari IPB, (2) Drs. Wawan Kiswara selaku Ahli Lamun, (3) Dr. Budi Gunadhama selaku Ahli Oseanografi Terapan/modeling, (4) Dr. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si selaku Ahli Valuasi Ekonomi Sumber Daya Pesisir dan Laut, (5) Dr. Baru Sadarun, S.Pi., M.Si selaku Ahli Terumbu Karang dari Universitas Halu Oleo.

Baca juga: Bakamla RI Dukung Pendirian Museum Bawah Laut Tidore

Sementara itu Pihak Masyarakat Kelurahan Majapahit, Desa Bola dan Desa Lampanairi dihadiri oleh Kuasa Hukum yakni Syarifuddin Ihu, S.H dan Pihak Perusahaan pelayaran PT Gebari Medan Segara dihadiri oleh Raih Trada Utama selaku General Affair.

Baca juga: Slamet Pertanyakan Kinerja Perhutani Soal Kelola Hutan Jawa

Pada pertemuan ini telah disampaikan beberapa point penting melalui Surat PT Gebari Medan Segara nomor : 007/GSM-UM/X/2021, tanggal 8 Oktober 2021, perihal kesepakatan kompensasi kerugian, ditandatangani oleh Hendrik Candra yang menyatakan menyepakati dan menyetujui kompensasi kerugian masyarakat Buton Selatan yang akan diberikan oleh PT Gebari Medan Segara. Adapun kompensasi kerugian masyarakat Buton Selatan adalah sebagai berikut.

1. Rehabilitasi Masjid Untuk 3 Desa masing-masing sebesar Rp.15.000.000 dengan total Rp.45.000.000

Baca juga: Ridwan Hisjam: Persoalan Tata Kelola Tambang Pasir Laut Perlu Segera Diatasi

2. 3 Unit Mobil Ambulance Untuk 3 Desa Masing-masing Rp 200.0000.000 dengan total Rp.600.000.000

3. Penggantian Kerugian Pemilik Budidayakan Ikan sebesar Rp.75.000.000

Baca juga: Mulyadi: Atasi Masalah Banjir Jawa Barat Harus dengan Solusi yang Komprehensif

4. Penggantian Kerugian Pemilik Wisata Pantai Jodoh sebesar 110.000.000

Dari pantauan media ini, semua ganti rugi yang sudah disepakati telah tersalurkan kepada satu kelurahan dan dua desa sebagai lokasi yang terdampak baik dalam bentuk barang berupa mobil Ambulance  maupun dalam bentuk uang bagi masyarakat yang terdampak pada bidang usahanya.